Kegiatan Gizi Tinggi Prestasi adalah bagian dari program Compact yang sepenuhnya dilaksanakan oleh MCA-Indonesia, dan tidak dipungut biaya. Keluhan dan laporan dapat disampaikan kepada MCA-Indonesia melalui pengaduan@mca-indonesia.go.id. Situs ini dapat terwujud melalui hibah yang diberikan oleh warga Amerika Serikat kepada Indonesia melalui Millennium Challenge Corporation di bawah Perjanjian Compact yang ditandatangani oleh kedua negara. Informasi yang diberikan pada situs ini bukan informasi resmi dari pemerintah AS dan tidak mewakili pandangan atau posisi Pemerintah AS atau Millenium Challenge Corporation

Pemerintah Harus Segera Mengatur Perda Ruang Laktasi

Ruang-ruang seadanya yang digunakan para ibu untuk memerah ASI itu menunjukkan masih kurangnya perhatian pemerintah kepada para ibu menyusui.

Padahal, ASI menjadi bagian terpenting bagi awal kehidupan manusia.

Keharusan menyediakan ruang laktasi sebenarnya sudah diatur pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012. Pasal 30 menyebutkan pengurus tempat kerja dan penyelenggara sarana umum harus menyediakan fasilitas khusus menyusui atau memerah ASI sesuai dengan kondisi kemampuan perusahaan.

Ketua Divisi Hukum Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI), Amanda Tasya, mengakui saat ini jumlah ruang laktasi, khususnya di Ibu Kota, masih kurang. Padahal, jumlah pekerja perempuan dalam satu perusahaan bisa mencapai setengah dari jumlah total karyawan.

AIMI, pernah melakukan audiensi dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Mereka meminta pemprov menerbikan aturan yang mengikat bagi satu perusahaan, baik perusahaan swasta maupun lembaga dinas pemerintah. “Kami menyarankan agar oleh pemerintah dijadikan syarat mendapatkan izin mendirikan mal atau perkantoran, salah satunya ada ruang laktasi. Tapi ini masih harus digodok lagi karena tidak gampang bikin satu kebijakan,” ungkapnya.

Selain itu, AIMI menawarkan opsi lain agar agar jumlah ruang laktasi bagi karyawati yang sedang menyusui bertambah. Di antaranya, dengan penawaran kerja sama antara Pemprov DKI dan AIMI untuk memberikan penghargaan bagi tempat kerja atau sarana umum yang menyediakan ruang menyusui.

Menurut Tasya, keberadaan ruang laktasi, terutama di perkantoran, akan menguntungkan perusahaan itu sendiri. Terpenuhinya hak anak si karyawan untuk mendapatkan ASI akan berdampak positif bagi kinerjanya di kantor.

Penyediaan ruang laktasi itu juga bisa meminimalkan jumlah hari karyawati yang izin atau bolos karena merawat anak yang sedang sakit di rumah. “Perusahaan pun diuntungkan. Jadi, tak ada salahnya ibu menyusui lebih diperhatikan,” lanjut Tasya.

Di lain pihak, Gubernur DKI Jakarta Basuki tjahaja Purnama atau Ahok mengakui penyediaan ruang laktasi di perkantoran memang masih minim. Pihaknya sekarang ini belum memberikan peraturan daerah sebagai payung hukum. Ahok baru mengeluarkan payung hukung penyediaan ruang laktasi di kantor-kantor pemerintah provinsi DKI melalui Intstruksi Gubernur Nomor 112 Tahun 2012 tentang Penyediaan Ruang Laktasi di Balai Kotan dan Wali Kota.

Untuk saat ini, Ahok mengaku akan memperbanyak ruang laktasi di luar perkantoran masih sedikit. Makanya saya instruksikan di RPTRA agar bisa ada ruang laktasi,” kata Ahok.

(Sumber: Media Indonesia)

80 Persen Puskesmas Tak Sesuai Standar

80 Persen Puskesmas Tak Sesuai Standar

Kendala Para Ibu Bekerja atas Ruang Laktasi yang Minim di Jakarta

Kendala Para Ibu Bekerja atas Ruang Laktasi yang Minim di Jakarta