Kegiatan Gizi Tinggi Prestasi adalah bagian dari program Compact yang sepenuhnya dilaksanakan oleh MCA-Indonesia, dan tidak dipungut biaya. Keluhan dan laporan dapat disampaikan kepada MCA-Indonesia melalui pengaduan@mca-indonesia.go.id. Situs ini dapat terwujud melalui hibah yang diberikan oleh warga Amerika Serikat kepada Indonesia melalui Millennium Challenge Corporation di bawah Perjanjian Compact yang ditandatangani oleh kedua negara. Informasi yang diberikan pada situs ini bukan informasi resmi dari pemerintah AS dan tidak mewakili pandangan atau posisi Pemerintah AS atau Millenium Challenge Corporation

Empat Raperda Diajukan Pemda Hulu Sungai Utara, Kalsel

Empat Raperda Diajukan Pemda Hulu Sungai Utara, Kalsel

20160322IMG_9163.jpg

Pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan kembali mengajukan empat rancangan peraturan daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. "Pemda mengajukan Raperda tentang Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan, Kawasan Tanpa Rokok, Pengawasan Bahan Tambahan Makanan Berbahaya dan Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan," ujar Husairi Abdi, Wakil Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) di Amuntai, ( 21/03/16). Menurut Husairi, sebanyak empat buah raperda yang diajukan pemda, draft-nya sudah dipersiapkan sejak 2015. Pengajuan raperda tentang Gerakan Setop BABS adalah untuk meningkatkan sanitasi dasar. Hal ini berkesinambungan dalam pencapaian Indonesia Universal Akses sebagaimana diamanatkan Permenkes 3/2014.

Sedangkan Raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok berguna dalam melindungi kesehatan masyarakat dan menekan angka pertumbuhan perokok pemula selain membudayakan hidup sehat. "Dalam Raperda kita cantumkan pidana kurungan paling lama tiga bulan dan denda Rp50 ribu bagi warga yang melanggar Kawasan tanpa rokok,” ujar Husairi.

Selain itu, maraknya peredaran bahan makanan atau tambahan makanan berbahaya membuat Pemda HSU juga berinisiatif mengajukan Raperda pengawasan bahan tambahan pangan dan peredarannya. Pemda juga mengajukan Raperda tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan, guna memperbaharui Perda nomor 6 tahun 2013.

"Perubahan perda sebagai tindak lanjut hasil verifikasi Mendagri, dimana terdapat ketentuan yang harus disesuaikan dengan undang-undang yang lebih tinggi, sekaligus upaya evaluasi pelaksanaan Perda sebelumnya," jelasnya.

(Sumber: Antarakalsel.com)

 

Madiun Serius Wujudkan Sanitasi Sehat

Madiun Serius Wujudkan Sanitasi Sehat

Indonesia Hadapi Masalah Gizi Buruk dan Obesitas

Indonesia Hadapi Masalah Gizi Buruk dan Obesitas