Kegiatan Gizi Tinggi Prestasi adalah bagian dari program Compact yang sepenuhnya dilaksanakan oleh MCA-Indonesia, dan tidak dipungut biaya. Keluhan dan laporan dapat disampaikan kepada MCA-Indonesia melalui pengaduan@mca-indonesia.go.id. Situs ini dapat terwujud melalui hibah yang diberikan oleh warga Amerika Serikat kepada Indonesia melalui Millennium Challenge Corporation di bawah Perjanjian Compact yang ditandatangani oleh kedua negara. Informasi yang diberikan pada situs ini bukan informasi resmi dari pemerintah AS dan tidak mewakili pandangan atau posisi Pemerintah AS atau Millenium Challenge Corporation

Berita: Cuti Menyusui Enam Bulan Bisa Diadopsi Nasional

Berita: Cuti Menyusui Enam Bulan Bisa Diadopsi Nasional

ruang-menyusui-di-sleman.jpg

JAKARTA — Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh tentang Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif dinilai langkah maju guna memenuhi hak ibu dan anak. Daerah lain disarankan mengikuti aceh mengeluarkan peraturan yang serupa.

Wakil Ketua Komisi VIIi, Ledia Hanifa Amalia mengatakan bahwa pergub ASI Eksklusif ini justru mendukung program Kementrian Kesehatan dalam pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan. Politikus PKS itu mengatakan bahwa aturan tersebut tak bertentangan dengan peraturan yang secara hierarki lebih tinggi. “Kalau bicara ASN, aturan cuti kan sudah ada, tiga bulan. Bahwa kemudian ada kewenangan daerah menambahkan, ya silahkan,” ujarnya kepada Republika, Jumat (02/09).

Ia berpendapat, waktu cuti bagi ibu melahirkan selama 6 bulan cukup ideal. Di negara seperti Skandinavia, katanya, cuti bagi ibu hamil bahkan sampai satu tahun. Ledia juga mengatakan, cuti yang diberikan selama 6 bulan kepada ibu akan memperbaiki kualitas ASI. Selain itu, bayi yang mendapat ASI ekslusif akan tumbuh besar dengan optimal. Efek jangka panjang dari pemberian ASI adalah, produktifitas negara akan menaik.

Di sisi lain, menurutnya, hubungan ibu dan anak akan lebih dekat sejak dini. Ini dikarenakan hormon oksitosin, atau hormon kasih sayang yang keluar ketika ada skin-to-skin-contact antara ibu dan bayi. “Problem di kita mengapa anak kita banya masalah, ini kan karena salah satunya ialah ikatan dengan orang tua minim. Ini satu upaya bagus untuk menyikapi itu,” ujarnya.

Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh Nomor 49 tahun 2016 tentang Pemberian ASI terbit pada pertengahan Agustus lalu. Dalam Pergub ASI Ekslusif tersebtu, diatur bahwa ASN perempuan di Aceh berhak atas cuti hamil selama 20 hari. Selain itu, mereka juga berhak atas cuti melahirkan selama 6 bulan. Bahkan, suami juga mendapat cuti hamil selama 7 hari sebelum dan selepas kelahiran meski jumlah itu dipotong dari cuti tahunan.

Sejauh ini, regulasi yang digunakan pemerintah pusat terkait cuti pegawai adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24/1976 tentang Cuti PNS. Dalam aturan tersebut, diatur bahwa jangka waktu maksimal cuti hamil dan melahirkan adalah sebulan sebelum kelahiran dan dua bulan selepas kelahiran. Jika masa cuti sebelum melahirkan dipersingkat, jatah cuti yang diabaikan tak bisa menambah masa cuti selepas kelahiran.

Ketua Umum Dewan Pengurus Nsinal Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Zudan Arif Fakrulloh menyambut baik aturan cuti 6 bulan bagi aparatur sipil negara (ASN) yang melahirkan di Provinsi Aceh. Ia menilai hal tersebut bermanfaat. “Aspek kemanfaatan sosial bagi ibu untuk merawat anak itu bagus,” kata Zudan.

Namun, Zudan menggarisbaahi perlu adanya harmonisasi peraturan dengan aturan yang secara hierarki lebih tinggi. Hal ini diperlukan agar aturan di daerah dan pusat tak saling berbenturan. “Harus izin dulu ke pusat. Etika bernegaranya harus dibangun. Jangan dengan dalih desentralisasi kemudian suka-suka. Itu tidak boleh. Etika pemerintahan harus ditempuh,” ujar Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementrian Dalam Negeri Tersebut.

Terkait regulasi cuti menyusui Aceh, Ketua Umum Nasiatul Aisyiyah, Diyah Pusptarini, mendorong cuti melahirkan yang diterapkan secara nasional sepanjang 4 bulan. “Menurut kami, cuti melahirkan yang sesuai untuk perempuan selama 4 bulan, satu bulan sebelum melahirkan dan tiga bulan setelah melahirkan,” kata dia kepada Republika, kemarin.

Diyah mengatakan, penerapan perpanjangan cuti hamil secara nasional berbenturan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terkait cuti hamil bagi perempuan bekerja. Selain itu, kebijakan yang diterapkan harus berkolerasi dengan kondisi wilayah masing-Masing.

Menurut Diyah, perpanjangan cuti hamil belum tentu cocok diterapkan di seluruh Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Perempuan di Jawa, menurutnya lebih produktif sehinga cuti hamil menjadi tidak efisien, baik untuk perusahaan maupun lembaga pemerintahan.

Bagaimanapun, Nasyiatul Aisyiyah tetap mendukung adanya penambahan cuti melahirkan tak hanya untuk perempuan, tetapi juga suami.

Sumber: Koran Republika (05/09)

Demi ASI Eksklusif, PNS Perempuan di Aceh Dapat Cuti Melahirkan 6 Bulan

Demi ASI Eksklusif, PNS Perempuan di Aceh Dapat Cuti Melahirkan 6 Bulan

Yuk, Siapkan Keperluan Menyambut Bayi Usia MPASI!

Yuk, Siapkan Keperluan Menyambut Bayi Usia MPASI!