Kegiatan Gizi Tinggi Prestasi adalah bagian dari program Compact yang sepenuhnya dilaksanakan oleh MCA-Indonesia, dan tidak dipungut biaya. Keluhan dan laporan dapat disampaikan kepada MCA-Indonesia melalui pengaduan@mca-indonesia.go.id. Situs ini dapat terwujud melalui hibah yang diberikan oleh warga Amerika Serikat kepada Indonesia melalui Millennium Challenge Corporation di bawah Perjanjian Compact yang ditandatangani oleh kedua negara. Informasi yang diberikan pada situs ini bukan informasi resmi dari pemerintah AS dan tidak mewakili pandangan atau posisi Pemerintah AS atau Millenium Challenge Corporation

Kebijakan Anggaran Kalbar Untuk Stunting Masih Lemah

Kebijakan Anggaran Kalbar Untuk Stunting Masih Lemah

             Koordinator IMA World Health, Masri Aulia mengatakan, kebijakan anggaran yang diberlakukan Pemprov Kalbar dalam persoalan stunting masih lemah. Padahal, penguatan anggaran dan kebijkan ini diperlukan untuk mendorong program-program cegah stunting di Kalbar.

           "Jika anggaran lemah tentu ini menjadi persoalan tersendiri yang harus mendapat perhatian serius. Karena anggaran adalah salah satu faktor penting untuk menguatkan lagi program yang sudah berjalan," katanya dalam Diskusi Jurnalis dengan tema Mengukur Peran Pemerintah Kalbar Dalam Mengatasi Stunting, Rabu (28/2).

           Menurut Masri, dari sisi kebijakanya, diperlukan penguatan aturan atau payung hukum jelas dan terukur yang dibuat oleh Pemprov dan DPRD Kalbar. Aturan ini diperlukan untuk menguatkan kordinasi lintas sektor agar mendukung kebijakan cegah stunting di Kalbar.

          "Meskipun sudah ada Perpres No 83 Tahun 2018 Tentang sinergisitas penanganan stunting, tapi kita masih butuh aturan di tingkat provinsi. Ini pastinya akan menguatkan Perpres tersebut yang mengharuskan adanya koordinasi bersama antar lembaga mengatasi persoalan stunting ini," paparnya.

            Hal senada juga diungkapkan Ketua Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Kalbar, Mulyadi. Menurut dia, payung hukum akan memudahkan kerja lintas sektoral dalam menghadapi persoalan stunting di daerah-daerah rawan.

           "Kita juga mendukung adanya payung hukum, bila perlu kita duduk satu meja membahas item apa yang harus ada dalam peraturan daerah tersebut," paparnya.

            Diakuinya, penanganan stunting di Kalbar perlu dukungan banyak pihak. Dengan adanya aturan tersebut, persoalan stunting diharapkan bisa diatasi.

           "Kita optimis payung hukum yang dibuat mampu membuat kinerja lintas sektor pemerintah maupun nonpemerintah bisa lebih baik, terarah dan memiliki kesadaran bahwa ini adalah kerja bersama," paparnya.

 

 

Sumber : tribunpontianak.co.id

  Stunting Summit 2018

  Stunting Summit 2018

Stunting Perlu Dikampanyekan ke Masyarakat

Stunting Perlu Dikampanyekan ke Masyarakat