Kegiatan Gizi Tinggi Prestasi adalah bagian dari program Compact yang sepenuhnya dilaksanakan oleh MCA-Indonesia, dan tidak dipungut biaya. Keluhan dan laporan dapat disampaikan kepada MCA-Indonesia melalui pengaduan@mca-indonesia.go.id. Situs ini dapat terwujud melalui hibah yang diberikan oleh warga Amerika Serikat kepada Indonesia melalui Millennium Challenge Corporation di bawah Perjanjian Compact yang ditandatangani oleh kedua negara. Informasi yang diberikan pada situs ini bukan informasi resmi dari pemerintah AS dan tidak mewakili pandangan atau posisi Pemerintah AS atau Millenium Challenge Corporation

Angka Stunting Kecamatan Bunut Hilir Tertinggi se-Kabupaten Kapuas Hulu

Angka Stunting Kecamatan Bunut Hilir Tertinggi se-Kabupaten Kapuas Hulu

             Kepala Seksi  Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu, Siti Wahdah mengungkapkan, angka stunting kecamatan Bunut Hilar, tertinggi se-Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Angka ini berdasarkan data pemantauan status gizi tahun 2016, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.

              Siti Wahdah mengatakan, di Kecamatan Bunut Hilir terdapat 46 persen anak yang mengalami stunting. Sementara, kecamatan yang terendah angka stuntingnya adalah Badau, 7,5 persen.

               “Untuk di kabupaten, angka stuntingnya 30 persen,"katanya usai menghadiri kegiatan Finalisasi Dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAPG), di Aula Bappeda Kapuas Hulu, Selasa (16/1).

             "Kami berharap dinas-dinas terkait lainnya agar membantu dalam menekan angka stunting di Kapuas Hulu," ujarnya.

            Siti Wahdah juga mengaungkapkan, angka stunting di Kecamatan Bunut Hilar tinggi, karena pola asuh dan pengetahuan ibu tentang gizi yang terbatas. Padahal, Kecamatan Bunut Hilir kaya akan potensi protein ikan.

          Angka stunting di Kecamatan Bunut Hilir ini, pada tahun 2017 bisa ditekan setelah ada upaya dari Dinas Kesehatan untuk mengatasi stunting. Langkah yang dilakukan dengan meningkatkan pengetahuan ibu-ibu melalui pelatihan konseling pemberian makan bayi di posyandu Kapuas Hulu. Selain itu, Dinkes juga  membuat regulasi Perda tentang ASI ekslusif, serta memberikan pelatihan konselor menyusui bagi bidan di desa. Langkah ini untuk meningkatkan cakupan ASI eksklusif dari usia 0 sampai 6 bulan, dan pemantauan pertumbuhan setiap bulan di posyandu.

           Sementara itu, Provincial Koordinator IMA World Health Kalbar, Masri Aulia mengatakan, pihaknya mendukung program pemerintah Indonesia melalui Bappenas, terkait percepatan pangan dan gizi dengan gerakan kampanye gizi nasional.

            "Di Kapuas Hulu melalui mitra lokal, dalam hal ini Nasyiatul Aisyiah, membantu Bappeda dalam menyusun dokumen RADPG," katanya.

        Sampai saat ini dokumennya sudah final dan akan dijadikan peraturan bupati. Harapannya, langkah ini akan diikuti oleh Pemda Kapuas Hulu, dalam rangka sinergisitas, lintas sektor, lintas program untuk menurunkan stunting hingga 28 persen sampai 2019. Angka ini merupakan target rencana jangka panjang nasional.

          "Kami meminta dukungan dari DPRD Kapuas Hulu terkait dokumen RADPG, mengingat angka stunting di Kapuas Hulu masih tinggi,"jelasnya.

            Dukungan DPRD yang dibutuhkan seperti, pembuatan regulasi, penganggaran dan monitoring dengan harapan dokumen RADPG ini menjadi indikator kinerja bagi instansi terkait lintas sektor.

           Warga Kecamatan Bunut Hilir, Paridawati  meminta kepada lembaga eksekutif dan legislatif, agar serius menangani permasalahan stunting. Apalagi, anak yang mengalami stunting akan berpotensi memutuskan generasi cerdas dan berkualitas.

           "Jika warga kita sudah banyak yang menderita stunting, maka dengan mudah negara ini akan diambil alih oleh bangsa luar," katanya.

            Ia juga meminta permasalahan stunting di Bumi Uncak Kapuas, disikapi secara serius oleh semua pihak terkait. "Untuk membangun wilayah, dibutuhkan SDM yang handal. Kesehatan harus diperioritaskan oleh Pemda," terangnya.

           Ia mengungkapkan sejumlah masalah yang dihadapi warga Kecamatan Bunut Hilir. Warga sulit mendapatkan makanan yang berkualitas dan mengandung protein, baik hewani maupun nabati. Pasalnya, daerah mereka sering banjir. “Jadi lahannya tidak bisa digunakan untuk bercocok tanam,” ujarnya.

             Tentang persediaan ikan di alam, menurut Paridawati, jumlah ikan semakin berkurang. "Sekarang sudah susah dapat ikan, jumlah ikan semakin berkurang, sementara jumlah orang yang menangkap ikan semakin banyak,"katanya.

            Sementara untuk sayuran, mereka biasanya membelinya dari Putussibau dan orang-orang transmigran yang membawa sayuran dari Lintas Selatan.

(Sumber : suarapemredkalbar.com)

Mau Tinggi Badan Anak Ideal? Siapkan Sejak Ibu Hamil

Mau Tinggi Badan Anak Ideal? Siapkan Sejak Ibu Hamil

Stunting Jadi PR Pemerintah dalam Bidang Kesehatan

Stunting Jadi PR Pemerintah dalam Bidang Kesehatan